PEKANBARU – Riau | Adeswara.Com
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama DPRD Rohul menggelar rapat koordinasi dan konsultasi strategis dengan BPKP Perwakilan Riau di Pekanbaru, Selasa (28/7/2026). Pertemuan ini digelar untuk mengurai dua isu krusial: kejelasan status aset Pasar Modern yang dikelola Perumda RHJ serta mekanisme teknis pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Delegasi dipimpin langsung Bupati Rohul Anton S.T., M.M. dan Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, didampingi pimpinan anggota DPRD serta pejabat utama lingkup Pemkab Rohul dan jajaran manajemen Perumda RHJ.
Dalam pertemuan, Bupati Anton menjelaskan kendala yang dihadapi: status aset Pasar Modern yang masih milik Pemda namun dikelola Perumda RHJ membuat calon investor butuh kepastian hukum untuk kerja sama pembangunan wahana permainan. Terkait pinjaman daerah ke PT SMI, pihaknya meminta panduan agar seluruh tahapan berjalan transparan dan sejalan antara eksekutif dan legislatif.
“Kami pastikan semua sesuai aturan, tanpa keraguan sedikitpun, agar program pembangunan segera bergerak bermanfaat bagi warga,” tegas Bupati Anton.
Ketua DPRD Hj. Sumiartini menyambut baik langkah ini dan menegaskan dukungan penuh selama sesuai hukum. Terkait status aset Pasar Modern, DPRD menyarankan penerbitan Peraturan Daerah baru alih-alih merevisi aturan lama, karena dinilai lebih cepat dan bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan. Untuk pinjaman daerah, pihak legislatif pada dasarnya setuju namun memerlukan rincian jelas soal jangka waktu pengembalian, besar angsuran, serta alokasi dana yang belum tercantum rinci dalam APBD.
Kepala BPKP Perwakilan Riau Dr. Evenri Sihombing menyambut langkah proaktif Pemkab dan DPRD yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Ia memberikan panduan teknis: proses pelelangan kerja sama pemanfaatan aset dikelola Dinas Perkim bukan Perumda, dengan tim penilai resmi guna memastikan penawaran paling menguntungkan daerah. Sedangkan untuk pinjaman daerah, Pemkab diminta menyusun rincian alokasi dana secara transparan agar DPRD memahami sepenuhnya dampak keuangan jangka panjang bagi daerah.
Dari pertemuan ini, kedua belah pihak optimis persepsi sudah selaras, regulasi bisa dipercepat, sehingga aset dan sumber pembiayaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu.
EDC Eriadeswati